Oleh: kandanganhss | Mei 13, 2008

13 Mei 1997

sebelas tahun yang lalu, tepatnya hari jum’at tanggal 13 mei 1997. telah terjadi sebuah peristiwa yang tentu saja tidak diinginkan oleh semua rakyat indonesia.
Puluhan nyawa melayang demi sebuah aspirasi untuk dalam membangun indonesia. saya berharap tidak akan ada lagi tragedi-tragedi yang dinamakan “semanggi 1 & 2, tragedi trisakti, dan tragedi-tregedi lainnya. Pemerintah perlu bersikap bijak jika tidak ingin bangsanya berbuat anarkis, setiap persoalan kecil harus secepatnya ditanggapi dan dientaskan agar jangan sampai membesar dan membatu. Menurut saya, ada beberapa kasus yang harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah sebelum menjadi sebuah tragedi berdarah, yaitu:
1. Kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo
2. Kasus Lumpur di Jawa Barat
3. Kasus rencana kenaikan bbm
4. Kasus kemiskinan di berbagai daerah
5. Dan ribuan kasus kecil lainnya
Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, mari kita suarakan rakyat menurut mekanisme yang ada. Dan jangan sampai berbuat anarkis. Salam damai….


Responses

  1. HAM.HAM.HAM.HAM..capeeek deh bicara HAM di Indonesia sekarang ini,kagak ada kemajuan dan masih jalan di tempat…seperti yang ditulis di blog ini mengenai kasus pelanggaran HAM seperti trisakti dan semanggi 1 dan 2,yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah sudahkah kasus-kasus tersebut di selesaikan dengan hasil yang memberikan keadilan kepada korban dan kelurga korba????????nonsense…hasilnya NOL besar…hal tersebut dapat kita lihat karena aktor-aktor yang berada di balik peristiwa tersebut adalh para elit-elit politik bertangan besi dan para Jendral-Jendral besar militer…proses peradilan sih ada,namun hasilnya klo tidak dibebaskna atau hukuman 1 sampai 3 tahun,tu juga setelah melakukan banding bebas akhirnya…terlihat proses peradilan yang telah dilaksanakan hanya sebagai kedok pembohongan kepada publik…padahal mengenai HAM baik itu pengakuan,perlindungan,dan penegakannya telah jelas diatur oleh konstitusi,yakni pasal 27,28,29,30,31,34 dalam UUD ataupun yang lebih rinci lagi,UU 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU tahun 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM,maka apanya yang salah dengan Hukum di Indonesia ini…ampuuuun..mungkin ga selesai 2 kali pemilu untuk membicarakn carut marut kebobrokan hukum di Indonesia ini,hehehe(jgn tersinggung ya para penegak hukum!mank kenyatannya kayak gt ko)!.kasus updates tentang HAM yang menjadi sorotan dunia juga adalah pembunuhan pebdekar HAM yakni Munir,tak jelas kelanjutannya sekarang,apakah hanya dengan menghukum Polycarcus kasus ini dapat dikatakan sudah selesai,bagaimana dengan anggota BIN yang faktanya telah banyak malakukan kontak dengan Poly sebelum kasus pembunuhan tersaebut terjadi,atau jago-jago politik lain yang menjadi dalang di belakang kasus tersebut…tak ada hasilnya…tentu peran pemerintah sangat diperlukan dalam penegakan HAM ini,reformasi di bidang hukum mau tidak mau harus segera dilakukan,baik secara structure,culture,subtansion(Lawrenece M Friedman) plus administrative(Jimly ashidiqie)…secara structure,badan-bafdan penegak hukum harus segera di reformasi(masih hangat di ingatan kita kasus suap jaksa Urip,ataupun anggota DPR yang tersandung kasus suap),bersihkan birokrasi dan lembaga-lembaga hukum dari tikus,dan anjing-anjing hukum yang hanya UUD(ujung-ujungya duit),secara culture,pemerintah harus selalu membudayakan budaya taat hukum,secara substansi,UU ataupun peraturan hukum yang disinyalir sudah aus dan tidak berkeadilan harus segera di amademen,dan secara administrative pemerintah harus mempertegas penegakan dan penindakan di bidang Hukum…jangan sampai hukum di indonesia menjadi sesuai dengan klasifikasi hukum menurut Aristotele,bahwa hukum itu adalah seperti jaring laba-laba yang mudah hancur apabila mengikat yang lemah namun sobek ketika dihadapkan dengan sesuatu yang kuat,tak berdaya ketika dihadapkan dengan orang-orang yang berkuasa kuat namun dengan rakyat kecil sadis menindas…

  2. Hem….benar-benar.
    Sepertinya istilah tebang pilih tetap ada di badan peradilan Indonesia, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai kalau para aparatnya punya kepentingan uang di dalam menegakkan hukum. Hukum sekarang ibarat bara, dipegang tangan kita hangus, kalau dibiarkan maka rumah kita akan terbakar. Susah memang.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: